PERSYARATAN UNTUK PENGURUSAN PERIZINAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT DIPELABUHAN KELAS I BITUNG ( KATEGORI PELABUHAN UTAMA ) DASAR HUKUM : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 152 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KEKAPAL. UNTUK PENGURUSAN SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN BONGKAR MUAT YANG DIKELUARKAN OLEH GUBERNUR CQ DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH SATU PINTU PADA LOKASI PELABUHAN TEMPAT KEGIATAN PERUSAHAANNYA SERTA HARUS MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRASI TEKNIS SEBAGAI BERIKUT : PERSYARATAN ADMINISTRASI : MEMILIKI AKTE PENDIRIAN PERUSAHAAN ( SUDAH DISYAHKAN OLEH KEMENKUMHAM ); MEMILKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK PERUSAHAAN ( NPWP ); SURAT IJIN USAHA PERUSAHAAN BONGKAR MUAT ( SIUPBM ); MEMILIKI REKOMENDASI DARI ASOSIASI APBMI; MEMILIKI BUKTI AKTA KEPEMILIKAN TANAH GEDUNG (SERTIFIKAT) ATAU SEWA MEMILIKI MODAL USAHA Rp. ...