PERSYARATAN UNTUK PENGURUSAN PERIZINAN
PERUSAHAAN BONGKAR MUAT DIPELABUHAN KELAS I BITUNG
( KATEGORI PELABUHAN UTAMA )
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 152 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KEKAPAL.
UNTUK PENGURUSAN SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN BONGKAR MUAT YANG DIKELUARKAN OLEH GUBERNUR CQ DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH SATU PINTU PADA LOKASI PELABUHAN TEMPAT KEGIATAN PERUSAHAANNYA SERTA HARUS MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRASI TEKNIS SEBAGAI BERIKUT :
PERSYARATAN ADMINISTRASI :
MEMILIKI AKTE PENDIRIAN PERUSAHAAN ( SUDAH DISYAHKAN OLEH KEMENKUMHAM );
MEMILKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK PERUSAHAAN ( NPWP );
SURAT IJIN USAHA PERUSAHAAN BONGKAR MUAT ( SIUPBM );
MEMILIKI REKOMENDASI DARI ASOSIASI APBMI;
MEMILIKI BUKTI AKTA KEPEMILIKAN TANAH GEDUNG (SERTIFIKAT) ATAU SEWA
MEMILIKI MODAL USAHA Rp. 6.000.000.000.00 (enam miliar rupiah) DENGAN MODAL YANG DISETOR SEKURANG KURANGNYA 25 % DARI MODAL DASAR DAN BUKTI REVERENSI BANK;
MEMILIKI PENANGGUNG JAWAB (KTP, STRUKTUR ORGANISASI DAN DAFTAR INVENTARIS KANTOR);
SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN ( PEMKOT BITUNG );
MEMILIKI TENAGA AHLI ( ANT. II ATAU DIPLOMA III KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA);
MEMILIKI REKOMENDASI DARI OTORITAS PELABUHAN SETEMPAT ( KSOP KELAS I BITUNG );
MEMILIKI PERIZINAN DARI PEMERINTAH KOTA BITUNG : 1. SIUP. 2. TDP.
FOTO KEPEMILIKAN GEDUNG KANTOR, RUANGAN KERJA DAN KENDARAAN OPERASIONAL.
PERSYARATAN TEKNIS :
MEMILIKI MOBIL FORKLIFT 4 (EMPAT) UNIT DENGAN RINCIAN SBB : 1 (SATU) UNIT KAPASITAS 2,5 ( DUA KOMA LIMA ) TON, 2 (DUA) UNIT KAPASITAS 5 (LIMA) TON, DAN 1 (SATU) UNIT KAPASITAS 10 (SEPULUH) TON;
MEMILIKI PALLET MINIMAL : 75 ( TUJUH PULUH LIMA BUAH );
MEMILIKI SHIP SIDE NET MINIMAL : 15 ( LIMA BELAS ) BUAH;
MEMILIKI ROPE SLING MINIMAL : 15 ( LIMA BELAS ) BUAH;
MEMILIKI ROPE NET MINIMAL : 15 ( LIMA BELAS ) BUAH;
MEMILIKI WIRE NET MINIMAL : 15 ( LIMA BELAS ) BUAH.
BY. BIDANG LALA DAN USAHA KEPELABUHANAN
TATA CARA PERSYARATAN UNTUK PENGOPERASIAN IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I BITUNG
DASAR HUKUM :
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 93 TAHUN 2013, TANGGAL 13 DESEMBER 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT;
PERSYARATAN MENDAPATKAN IZIN / REKOMENDASI DARI KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I BITUNG UNTUK PENGOPERASIAN PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT DI PELABUHAN BITUNG HARUS MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS :
PERSYARATAN ADMINISTRASI :
1. MEMILIKI SURAT IZIN ANGKUTAN LAUT ( SIUPAL ) YANG TIAP 2 (DUA) TAHUN DI EVALUASI;
2. MEMILIKI AKTE PENDIRIAN PERUSAHAAN ( SUDAH DISYAHKAN OLEH KEMENKUMHAM );
3. MEMILKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK PERUSAHAAN ( NPWP );
4. MEMILIKI REKOMENDASI DARI ASOSIASI INSA;
5. MEMILIKI MODAL DASAR PALING SEDIKIT Rp. 6.000.000.000,- DENGAN MODAL DISETOR PALING SEDIKIT Rp.1.500.000.000,- ;
6. MEMILIKI PENANGGUNG JAWAB ( KTP, STRUKTUR ORGANISASI DAN DAFTAR INVENTARIS KANTOR );
7. SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN DARI INSTANSI YANG BERWENANG;
8. KLARIFIKASI PEMBUKAAN KANTOR CABANG DALAM BENTUK SURAT DARI DIRLALA JAKARTA;
9. SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEPALA CABANG YANG DITANDATANGANI OLEH PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN;
10. VOYAGE REPORT 3 (tiga) BULAN TERAKHIR;
11. MEMILIKI TENAGA AHLI ( ANT/ATT. III, KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA.);
12. MEMILIKI PERIZINAN DARI PEMERINTAH KOTA BITUNG : 1. SIUP. 2. TDP, 3. HO.
PERSYARATAN TEKNIS :
1. MEMILIKI KAPAL MOTOR BERBENDERA INDONESIA YANG LAIK LAUT DENGAN UKURAN PALING KECIL GT. 175, SECARA KUMULATIF;
2. MEMILIKI KAPAL TUNDA BERBENDERA INDONESIA YANG LAIK LAUT PALING SEDIKIT 1 (SATU) UNIT DENGAN DAYA MOTOR PENGGERAK PALING KECIL 150 TENAGA KUDA DENGAN PALING SEDIKIT 1(SATU) UNIT TONGKANG BERUKURAN PALING KECIL GT. 175;
3. MEMILIKI KAPAL TUNDA BERBENDERA INDONESIA YANG LAIK LAUT PALING SEDIKIT 1(SATU) UNIT DENGAN UKURAN PALING KECIL GT. 175 ;
4. MEMILIKI TONGKANG BERMESIN BERBENDERA INDONESIA YANG LAIK LAUT PALING SEDIKIT 1(SATU) UNIT DENGAN UKURAN PALING KECIL GT. 175.
5. KEPEMILIKAN KAPAL BERBENDERA INDONESIA YANG LAIK LAUT SESUAI PERSYARATAN TEKNIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD NO, 1, 2, 3 DAN 4 HARUS DAPAT DIBUKTIKAN MELALUI :
a. GROSSE AKTE KAPAL;
b SURAT UKUR KAPAL YANG MASIH BERLAKU;
c. SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL YANG MASIH BERLAKU; DAN
d. CREW LIST BAGI TONGKANG BERMESIN.
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BITUNG
Jl. Ir. Soekarno No. 4 Telp. ( 0438 ) 21044, 35762 Email : adpelbitung@yahoo.com Bitung - Sulut 95522 Fax. ( 0438 ) 21044 KodePos : 95522
PERSYARATAN UNTUK PENGURUSAN PERIZINAN
PERUSAHAAN PENGUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI
( KATEGORI PELABUHAN UTAMA )
DASAR HUKUM :
PERATURAN PEMERINTAH NO. 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN
PERATURAN PEMERINTAH NO. 61 TAHUN 2009 TENTANG KEPELABUHANAN;
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 53 TAHUN 2015, TANGGAL 03 MARET 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PM. NO. 60 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KEKAPAL;
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 78 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO PM. 74 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI;
UNTUK PENGURUSAN SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN PENGUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI DIKELUARKAN OLEH GUBERNUR CQ DINAS PERHUBUNGAN DAN INFORMATIKA TEMPAT PERUSAHAAN BERDOMISILI PADA LOKASI PELABUHAN TEMPAT KEGIATAN PENGUSAHAANNYA SERTA HARUS MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRASI TEKNIS SEBAGAI BERIKUT :
PERSYARATAN ADMINISTRASI :
MEMILIKI AKTE PENDIRIAN PERUSAHAAN ( SUDAH DISYAHKAN OLEH KEMENKUMHAM );
MEMILKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK PERUSAHAAN ( NPWP );
MEMILIKI SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN;
MEMILIKI PENANGGUNG JAWAB (KTP, STUKTUR PERUSAHAAN DAN INVENTARIS PERUSAHAAN);
MEMILIKI MODAL DASAR Rp. 25.000.000.000.00.- (dua puluh lima miliar rupiah) DENGAN MODAL DISETOR LEBIH KURANG 4,000.000.000.00,- (empat miliar rupiah);
TENAGA AHLI WNI MINIMUM D.III DI BIDANG TRANSPORTASI / KEPELABUHANAN;
MEMILIKI SURAT REKOMENDASI DARI PENYELENGGARA PELABUHAN SETEMPAT SERTA ASOSIASI DI BIDANG JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI ( ALFI – ILFA );
MEMILIKI DAN ATAU MENGUASAI KANTOR;
MEMILIKI SISTEM SARANA PERALATAN PERANGKAT LUNAK DAN KERAS SERTA SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI;
MEMILIKI PERIZINAN DARI PEMERINTAH SETEMPAT ( a. SIUP, b. Tanda Daftar Perusahaan – TDP dan c. HO );
PERSYARATAN TEKNIS :
1. MEMILIKI MOBIL TRAELER (gandengan) DENGAN RINCIAN :
a. KAPASITAS 10 (sepuluh) TON 1 UNIT;
b. KAPASITAS 20 (dua puluh) TON 1 UNIT.
2. MEMIKLIKI TRUCK LOSSING KAPASITAS 3 (tiga) TON 2 UNIT.
By. Bidang Lalu Lintas Dan Kepelabuhanan 2017 *KSOP Kelas I BITUNG*
DAFTAR PERIKSA PEMENUHAN
PERSYARATAN PENYELENGGARAAN PENGUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (JPT)
DASAR PERMENHUB NO. 49 TAHUN 2017
NAMA PERUSAHAAN :
PENANGGUNG JAWAB :
NO
PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS
ADA
TIDAK ADA
01
SURAT PERMOHONAN PERUSAHAAN
02
SIUPJPT DARI GUBERNUR Cq. DINAS PERIJINAN PROVINSI SULUT
03
AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN (pengesyahaan oleh KEMENKUMHAM) PUSAT DAN CABANG
04
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK PERUSAHAAN (NPWP) PUSAT DAN CABANG
05
TANDA BUKTI KEPEMILIKAN MODAL DASAR Rp. 1.200.000.000.- (satu miliar dua ratus juta rupiah).- DARI ACOUNTING PUBLIK ATAU BUKTI REVERENSI BANK DAN BUKTI SETOR MIN. 25 % DARI MODAL DASAR
06
FOTO COPY KARTU TANDA PENDUDUK PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PUSAT DAN CABANG
07
SURAT KETERANGAN PENUNJUKKAN PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN CABANG
08
REKOMENDASI DARI ASOSIASI ALFI - ILFA
09
SURAT KETERANGAN DOMISILI DARI KELURAHAAN SETEMPAT
10
SURAT KETERANGAN PERIZINAN USAHA DARI PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT BERUPA :
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
11
FOTO COPY IJASAH TENAGA AHLI DIII KETATALAKSANAAN, KEPABEAN DAN LOGISTIK DENGAN BUKTI TRANSKRIP NILAI
12
STRUKTUR PERUSAHAAN PUSAT DAN CABANG
13
DAFTAR INVENTARIS PERUSAHAAN CABANG
14
FOTO COPY BUKTI SERTIFIKAT KEPEMILIKAN GEDUNG ATAU SEWA
15
FOTO BUKTI GEDUNG, RUANGAN KERJA KANTOR PERUSAHAAN
16
FOTO BUKTI KEPEMILIKAN ATAU SEWA/KONTRAK KENDARAAN OPERASIONAL DISERTAI FOTO COPY STNK JENIS TRONTON DAN TRALLER
17
FOTO MEMILIKI SISTEM KOMUNIKASI PERANGKAT LUNAK
18
FOTO PAPAN NAMA PERUSAHAAN
BITUNG, 2018
YANG DIPERIKSA, PEMERIKSA,
PT. 1.
2.
…………………………….…
CATATAN :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
DAFTAR PERIKSA PEMENUHAN PERSYARATAN
PENYELENGGARAAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT (SIUPAL)
DASAR PERMENHUB NO. 74 TAHUN 2016
NAMA PERUSAHAAN :
PENANGGUNG JAWAB :
NO
PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS
ADA
TIDAK ADA
01
SURAT PERMOHONAN PERUSAHAAN
02
SURAT IJIN USAHA PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT (SIUPAL) YANG TELAH DIEVALUASI (ENDOS)
03
AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN (pengesyahaan oleh KEMENKUMHAM) PUSAT DAN CABANG
04
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK PERUSAHAAN (NPWP) PUSAT DAN CABANG
05
TANDA BUKTI KEPEMILIKAN MODAL DASAR Rp. 6.000.000.000.- (enam miliar dua ratus juta rupiah).- MODAL YANG DISETOR Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah).- atau DARI ACOUNTING PUBLIK ATAU BUKTI REVERENSI BANK
06
FOTO COPY KARTU TANDA PENDUDUK PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PUSAT DAN CABANG
07
SURAT KETERANGAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PAL DARI DITLALA / DITJENHUBLA
08
SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEPALA CABANG DARI KANTOR PERUSAHAAN PUSAT
09
REKOMENDASI DARI ASOSIASI DPW INSA
10
SURAT KETERANGAN DOMISILI DARI KELURAHAN SETEMPAT
11
SURAT KETERANGAN PERIZINAN USAHA DARI PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT BERUPA :
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
12
FOTO COPY IJASAH TENAGA AHLI SETINGKAT DIII DI BIDANG TEKNIS NAUTIS
13
SPESIFIKASI KEPEMILIKAN KAPAL PAL DARI DITLALA DITJENHUBLA
14
VOYAGE REPORT KAPAL MILIK 3 (TIGA) BULAN UNTUK KANTOR CABANG
15
DAFTAR STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN PUSAT DAN CABANG
16
DAFTAR INVENTARIS PERUSAHAAN CABANG
17
BUKTI FOTO COPY SERTIFIKAT KEPEMILIKAN ATAU SEWA GEDUNG PERUSAHAAN CABANG
18
BUKTI FOTO GEDUNG, RUANGAN KERJA KANTOR PERUSAHAAN CABANG
19
FOTO MEMILIKI SISTEM KOMUNIKASI PERANGKAT LUNAK
20
SHIP PORTICULAR KEPEMILIKAN KAPAL MILIK BERBENDERA INDONESIA YANG LAIK LAUT DAN DIBUKTIKAN DENGAN :
Grose Akte Kapal;
Sertifikat Keselamatan Kapal Yang Masih Berlaku;
Surat Ukur Kapal Yang Masih berlaku.
21
FOTO PAPAN NAMA PERUSAHAAN / FOTO BUKTI KEPEMILIKAN KENDARAAN OPERASIONAL DENGAN FOTO COPY STNK
BITUNG,
YANG DIPERIKSA, PEMERIKSA,
PT. 1.
2.
CATATAN :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
DAFTAR PERIKSA PEMENUHAN PERSYARATAN
PENYELENGGARAAN PENGUSAHAAN PELAYARAN RAKYAT (PELRA)
DASAR PERMENHUB NO. 74 TAHUN 2016 ATAS PERUBAHAN PERMENHUB NO. 93 TAHUN 2013
NAMA PERUSAHAAN :
PENANGGUNG JAWAB :
NO
PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS
ADA
TIDAK ADA
01
SURAT PERMOHONAN PERUSAHAAN
02
SURAT IJIN USAHA PENYELENGGARAAN PENGUSAHAAN PELAYARAN RAKYAT (PELRA)
03
AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN (pengesyahaan oleh KEMENKUMHAM) PUSAT DAN CABANG
04
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK PERUSAHAAN (NPWP) PUSAT DAN CABANG
05
TANDA BUKTI KEPEMILIKAN MODAL DASAR Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah).- MODAL YANG DISETOR Rp. 150.000.000.- (satu lima puluh juta rupiah).- DARI ACOUNTING PUBLIK ATAU BUKTI REVERENSI BANK
06
FOTO COPY KARTU TANDA PENDUDUK PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PUSAT DAN CABANG
07
SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEPALA CABANG DARI KANTOR PERUSAHAAN PUSAT
08
REKOMENDASI DARI ASOSIASI DPW PELRA
09
SURAT KETERANGAN DOMISILI DARI KELURAHAN SETEMPAT
10
SURAT KETERANGAN PERIZINAN USAHA DARI PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT BERUPA :
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
11
FOTO COPY IJASAH TENAGA AHLI SETINGKAT DIII DI BIDANG TEKNIS NAUTIS
12
VOYAGE REPORT KAPAL MILIK 3 (TIGA) BULAN UNTUK KANTOR CABANG
13
DAFTAR STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN PUSAT DAN CABANG
14
DAFTAR INVENTARIS PERUSAHAAN CABANG
15
BUKTI FOTO COPY SERTIFIKAT KEPEMILIKAN ATAU SEWA GEDUNG PERUSAHAAN CABANG
16
BUKTI FOTO GEDUNG, RUANGAN KERJA KANTOR PERUSAHAAN CABANG
17
FOTO MEMILIKI SISTEM KOMUNIKASI PERANGKAT LUNAK
18
SHIP PORTICULAR KEPEMILIKAN KAPAL MILIK BERBENDERA INDONESIA YANG LAIK LAUT DAN DIBUKTIKAN DENGAN :
Grose Akte Kapal;
Sertifikat Keselamatan Kapal Yang Masih Berlaku;
Surat Ukur Kapal Yang Masih berlaku.
19
FOTO PAPAN NAMA PERUSAHAAN / FOTO BUKTI KEPEMILIKAN KENDARAAN OPERASIONAL DENGAN FOTO COPY STNK
BITUNG,
YANG DIPERIKSA, PEMERIKSA,
PT. 1.
2.
CATATAN :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
DAFTAR PERIKSA PEMENUHAN PERSYARATAN
PENYELENGGARAAN PENGUSAHAAN KEAGENAN KAPAL (SIUPKK)
DASAR PERMENHUB NO. 11 TAHUN 2017
NAMA PERUSAHAAN :
PENANGGUNG JAWAB :
NO
PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS
ADA
TIDAK ADA
01
SURAT PERMOHONAN PERUSAHAAN
02
SURAT IJIN USAHA PENYELENGGARAAN PENGUSAHAAN KEAGENAN KAPAL (SUIPKK)
03
AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN (pengesahaan oleh KEMENKUMHAM) PUSAT DAN CABANG
04
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK PERUSAHAAN (NPWP) PUSAT DAN CABANG
05
TANDA BUKTI KEPEMILIKAN MODAL DASAR Rp. 5.000.000.000.- (enam miliar rupiah).- MODAL YANG DISETOR 25 % Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah).- atau DARI ACOUNTING PUBLIK ATAU BUKTI REVERENSI BANK
06
FOTO COPY KARTU TANDA PENDUDUK PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PUSAT DAN CABANG
07
SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEPALA CABANG DARI KANTOR PERUSAHAAN PUSAT
08
REKOMENDASI DARI ASOSIASI DPW INSA
09
SURAT KETERANGAN DOMISILI DARI KELURAHAN SETEMPAT
10
SURAT KETERANGAN PERIZINAN USAHA DARI PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT BERUPA :
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
11
FOTO COPY IJASAH TENAGA AHLI SETINGKAT DIII DI BIDANG TEKNIS NAUTIS
12
DAFTAR STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN PUSAT DAN CABANG
13
DAFTAR INVENTARIS PERUSAHAAN CABANG
14
BUKTI FOTO COPY SERTIFIKAT KEPEMILIKAN ATAU SEWA GEDUNG PERUSAHAAN CABANG
15
BUKTI FOTO GEDUNG, RUANGAN KERJA KANTOR PERUSAHAAN CABANG
16
FOTO MEMILIKI SISTEM KOMUNIKASI PERANGKAT LUNAK
17
FOTO PAPAN NAMA PERUSAHAAN / FOTO BUKTI KEPEMILIKAN KENDARAAN OPERASIONAL DENGAN FOTO COPY STNK
BITUNG,
YANG DIPERIKSA, PEMERIKSA,
PT. 1.
2.
CATATAN :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
DAFTAR PERIKSA PEMENUHAN PERSYARATAN
PENGUSAHAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN (SIUAP)
DASAR PERMENHUB NO. 80 TAHUN 2015
NAMA PERUSAHAAN : PT.
PENANGGUNG JAWAB :
NO
PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS
ADA
TIDAK ADA
01
SURAT PERMOHONAN PERUSAHAAN
02
SURAT IJIN USAHA PENYELENGGARAAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN (SIUAP) DARI GUBERNUR SETEMPAT
03
AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN (pengesyahaan oleh KEMENKUMHAM) PUSAT DAN CABANG
04
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK PERUSAHAAN (NPWP) PUSAT DAN CABANG
05
TANDA BUKTI KEPEMILIKAN MODAL DASAR Rp. 2.000.000.000.- (dua miliar rupiah).- MODAL YANG DISETOR Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).- DARI ACOUNTING PUBLIK ATAU BUKTI REVERENSI BANK
06
FOTO COPY KARTU TANDA PENDUDUK PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PUSAT DAN CABANG
07
SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEPALA CABANG DARI KANTOR PERUSAHAAN PUSAT
08
REKOMENDASI DARI ASOSIASI DPW INSA
09
SURAT KETERANGAN DOMISILI DARI KELURAHAN SETEMPAT
10
SURAT KETERANGAN PERIZINAN USAHA DARI PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT BERUPA :
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
11
FOTO COPY IJASAH TENAGA AHLI SETINGKAT DIII DI BIDANG TEKNIS NAUTIS
12
DAFTAR STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN PUSAT DAN CABANG
13
DAFTAR INVENTARIS PERUSAHAAN CABANG
14
BUKTI FOTO COPY SERTIFIKAT KEPEMILIKAN ATAU SEWA GEDUNG PERUSAHAAN CABANG
15
BUKTI FOTO GEDUNG, RUANGAN KERJA KANTOR PERUSAHAAN CABANG
16
FOTO MEMILIKI SISTEM KOMUNIKASI PERANGKAT LUNAK
17
FOTO PAPAN NAMA PERUSAHAAN / FOTO BUKTI KEPEMILIKAN KENDARAAN OPERASIONAL DENGAN FOTO COPY STNK
BITUNG,
YANG DIPERIKSA, PEMERIKSA,
PT. 1.
2.
CATATAN :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
DAFTAR PERIKSA PEMENUHAN PERSYARATAN
PENGUSAHAAN BUNGKER SERVIS
DASAR PERMENHUB NO. 51 TAHUN 2015
NAMA PERUSAHAAN :
PENANGGUNG JAWAB :
NO
PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS
ADA
TIDAK ADA
01
SURAT PERMOHONAN PERUSAHAAN
02
SURAT IJIN USAHA NIAGA UMUM DARI KEMEN E-SDM DAN SERTIFIKAT IZIN USAHA
03
AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN (pengesyahaan oleh KEMENKUMHAM) PUSAT DAN CABANG
04
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK PERUSAHAAN (NPWP) PUSAT DAN CABANG
05
TANDA BUKTI KEPEMILIKAN MODAL DASAR Rp. 2.000.000.000.- (dua miliar rupiah).- MODAL YANG DISETOR Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).- DARI ACOUNTING PUBLIK ATAU BUKTI REVERENSI BANK
06
FOTO COPY KARTU TANDA PENDUDUK PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PUSAT DAN CABANG
07
SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEPALA CABANG DARI KANTOR PERUSAHAAN PUSAT
08
REKOMENDASI KEGIATAN USAHA DARI PT. PERTAMINA PERSERO SETEMPAT
09
SURAT KETERANGAN DOMISILI DARI KELURAHAN SETEMPAT
10
SURAT KETERANGAN PERIZINAN USAHA DARI PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT BERUPA :
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
11
FOTO COPY IJASAH TENAGA AHLI SETINGKAT DIII DI BIDANG TEKNIS KEPELABUHANAN DAN KETATALAKSANAAN
12
DAFTAR STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN PUSAT DAN CABANG
13
DAFTAR INVENTARIS PERUSAHAAN
14
BUKTI FOTO COPY SERTIFIKAT KEPEMILIKAN ATAU SEWA GEDUNG PERUSAHAAN
15
BUKTI FOTO GEDUNG, RUANGAN KERJA KANTOR PERUSAHAAN
16
FOTO MEMILIKI SISTEM KOMUNIKASI PERANGKAT LUNAK
17
FOTO PAPAN NAMA PERUSAHAAN / FOTO BUKTI KEPEMILIKAN KENDARAAN OPERASIONAL DENGAN FOTO COPY STNK
BITUNG,
YANG DIPERIKSA, PEMERIKSA,
PT. 1.
2.
CATATAN :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
DAFTAR PERIKSA PEMENUHAN PERSYARATAN
PENGUSAHAAN BONGKAR MUAT ( PBM )
DASAR PERMENHUB NO. 152 TAHUN 2016
NAMA PERUSAHAAN :
PENANGGUNG JAWAB :
NO
PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS
ADA
TIDAK ADA
01
SURAT PERMOHONAN PERUSAHAAN
02
SURAT IJIN USAHA PENGUSAHAAN BONGKAR MUAT DARI GUBERNUR
03
AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN (pengesyahaan oleh KEMENKUMHAM) PUSAT DAN CABANG
04
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK PERUSAHAAN (NPWP) PUSAT DAN CABANG
05
TANDA BUKTI KEPEMILIKAN MODAL DASAR Rp. 6.000.000.000.- (enam miliar dua ratus juta rupiah).- MODAL YANG DISETOR Rp. 1.500.000.000.- (satu miliar lima ratus juta rupiah).- DARI ACOUNTING PUBLIK ATAU BUKTI REVERENSI BANK
06
FOTO COPY KARTU TANDA PENDUDUK PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PUSAT DAN CABANG
07
SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEPALA CABANG DARI KANTOR PERUSAHAAN PUSAT
08
REKOMENDASI DARI ASOSIASI DPW APBMI
09
SURAT KETERANGAN DOMISILI DARI KELURAHAN SETEMPAT
10
SURAT KETERANGAN PERIZINAN USAHA DARI PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT BERUPA :
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
11
FOTO COPY IJASAH TENAGA AHLI SETINGKAT DIII DI BIDANG TEKNIS OPERATOR MESIN CRANE DAN KETATALAKSANAAN KEPELABUHANAN
12
DAFTAR STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN PUSAT DAN CABANG
13
DAFTAR INVENTARIS PERUSAHAAN CABANG
14
BUKTI FOTO COPY SERTIFIKAT KEPEMILIKAN ATAU SEWA GEDUNG PERUSAHAAN CABANG
15
BUKTI FOTO GEDUNG, RUANGAN KERJA KANTOR PERUSAHAAN CABANG
16
FOTO MEMILIKI SISTEM KOMUNIKASI PERANGKAT LUNAK
17
MEMILIKI MOBIL FORKLIFT 4 (empat) UNIT DENGAN RINCIAN
1 (satu) UNIT KAPASITAS 2,5 TON
2 (dua) UNIT KAPASITAS 5 TON
1 (satu) UNIT KAPASITAS 10 TON
MEMILIKI PALLET MINIMAL 75 (tujuh puluh lima) BUAH
MEMILIKI SHIP SIDE NET MINIMAL 15 (lima belas) BUAH
MEMILIKI ROPE SLING MINIMAL 15 (lima belas) BUAH
MEMILIKI ROPE NET MINIMAL 15 (lima belas) BUAH
MEMILIKI WIRE NET MINIMAL 15 (lima belas) BUAH
18
FOTO PAPAN NAMA PERUSAHAAN / FOTO BUKTI KEPEMILIKAN KENDARAAN OPERASIONAL DENGAN FOTO COPY STNK
BITUNG,
YANG DIPERIKSA, PEMERIKSA,
1.
2.
CATATAN :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DAFTAR PERIKSA PEMENUHAN PERSYARATAN
PENGUSAHAAN SERVICE INFLATABLE LEFERAFT
DASAR PERMENHUB NO. 51 TAHUN 2015
NAMA PERUSAHAAN :
PENANGGUNG JAWAB :
NO
PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS
ADA
TIDAK ADA
01
SURAT PERMOHONAN PERUSAHAAN
02
SURAT PERSETUJUAN DARI DIRJENHUBLA BADAN TEKNOLOGI KESELAMATAN PELAYARAN
03
AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN (pengesyahaan oleh KEMENKUMHAM) PUSAT DAN CABANG
04
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK PERUSAHAAN (NPWP) PUSAT DAN CABANG
05
TANDA BUKTI KEPEMILIKAN MODAL DASAR Rp. 2.000.000.000.- (dua miliar rupiah).- MODAL YANG DISETOR Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).- DARI ACOUNTING PUBLIK ATAU BUKTI REVERENSI BANK
06
FOTO COPY KARTU TANDA PENDUDUK PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PUSAT DAN CABANG
07
SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEPALA CABANG DARI KANTOR PERUSAHAAN PUSAT
08
REKOMENDASI KEGIATAN USAHA DARI PT. PERTAMINA PERSERO SETEMPAT
09
SURAT KETERANGAN DOMISILI DARI KELURAHAN SETEMPAT
10
SURAT KETERANGAN PERIZINAN USAHA DARI PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT BERUPA :
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
11
FOTO COPY IJASAH TENAGA AHLI SETINGKAT DIII DI BIDANG TEKNIS KEPELABUHANAN DAN KETATALAKSANAAN
12
DAFTAR STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN PUSAT DAN CABANG
13
DAFTAR INVENTARIS PERUSAHAAN
14
BUKTI FOTO COPY SERTIFIKAT KEPEMILIKAN ATAU SEWA GEDUNG PERUSAHAAN
15
BUKTI FOTO GEDUNG, RUANGAN KERJA KANTOR PERUSAHAAN
16
FOTO MEMILIKI SISTEM KOMUNIKASI PERANGKAT LUNAK
17
FOTO PAPAN NAMA PERUSAHAAN / FOTO BUKTI KEPEMILIKAN KENDARAAN OPERASIONAL DENGAN FOTO COPY STNK
BITUNG, 2018.
YANG DIPERIKSA, PEMERIKSA,
1.
2.
CATATAN :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
POTENSI – POTENSI PENERIMAAN DARI PIHAK PERUSAHAAN DI BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT DAN USAHA KEPELABUHANAN.
JASA LABUH
GT X Rp. 87,- UNTUK SIUPAL
GT X RP. 47,- UNTUK SIUPPER
JASA TAMBAT
PENGUNAAN DERMAGA 3 (tiga) APBN DI TERMINAL PETI KEMAS BITUNG
GT X ETMAIL X Rp. 80,-
KONSENSI 1 % BONGKAR MUAT DARI DAN KE KAPAL DENGAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM)
PENGUNAAN PERAIRAN UNTUK TUKS (TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI)
LUAS = M² X Rp. 2.500,-
By. BIDANG LALA DAN USAHA KEPELABUHAN
Komentar
Posting Komentar